Panduan RUPS PT: Wewenang, Prosedur, dan Aspek Hukumnya

Kedudukan RUPS sebagai Organ Tertinggi Perseroan Terbatas

Sebelum memahami lebih jauh, Anda perlu memahami apa itu RUPS. Dapat dikatakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) adalah organ penting dalam perseroan terbatas yang memegang kewenangan tertinggi dalam proses keputusan di perusahaan.

Nah, RUPS sendiri terdapat dua jenis, yakni RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.

Perbedaan Karakteristik RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Adapun perbedaan antara RUPS tahunan dan RUPS luar biasa di antaranya;

RUPS Tahunan:

Berfokus pada evaluasi tahunan — Rapat digunakan untuk melihat kinerja dan kondisi perusahaan selama satu periode tahun buku.Bersifat wajib — Setiap PT wajib menyelenggarakan RUPST sebagai bagian dari tata kelola perusahaan.Membahas agenda rutin perusahaan — Biasanya membahas laporan tahunan, laporan keuangan, penggunaan laba, pembagian dividen, serta pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris.Dilaksanakan setiap tahun — RUPST wajib diselenggarakan oleh perusahaan secara rutin setiap tahun, paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.RUPS Luar Biasa:

Dilaksanakan sesuai kebutuhan — RUPSLB tidak memiliki jadwal rutin dan dapat diselenggarakan kapan saja ketika ada hal tertentu yang perlu diputuskan.Membahas agenda khusus — Misalnya perubahan anggaran dasar, perubahan Direksi atau Komisaris, hingga keputusan strategis tertentu.Tidak wajib dilakukan setiap tahun — RUPSLB hanya diselenggarakan jika memang ada kebutuhan atau agenda yang memerlukan keputusan pemegang saham.Berfokus pada keputusan tertentu — Tujuannya untuk mengambil keputusan atas persoalan atau tindakan korporasi yang tidak termasuk agenda rutin RUPST.

Daftar Wewenang Eksklusif yang Hanya Dimiliki RUPS

📖 Baca JugaLKPM untuk Pebisnis: Panduan Pelaporan yang BenarLegalitas PT · 3 menit baca

Mengangkat dan memberhentikan Direksi — RUPS berwenang menetapkan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi.

Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris — Termasuk menetapkan anggota Komisaris dan memberhentikannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Menetapkan pembagian dividen — Keputusan mengenai penggunaan laba bersih dan pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

Menyetujui laporan tahunan — RUPS memberikan persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan perusahaan.

Menetapkan penggunaan laba perusahaan — Selain dividen, RUPS dapat menentukan penggunaan laba bersih untuk keperluan lain sesuai ketentuan perusahaan.

Mengubah anggaran dasar — Perubahan anggaran dasar pada prinsipnya harus diputuskan melalui RUPS dan mengikuti ketentuan UU PT.

Menyetujui aksi korporasi tertentu — Misalnya penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, atau pembubaran perseroan yang menurut UU PT memerlukan keputusan RUPS.

Mengangkat likuidator dalam kondisi tertentu — Ketika perseroan dibubarkan melalui keputusan RUPS, RUPS dapat menetapkan likuidator.

Konsekuensi bagi Perseroan yang Tidak Menggelar RUPS

Perseroan yang tidak menggelar RUPS Tahunan berarti tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Dampaknya, agenda penting seperti persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, serta penetapan penggunaan laba dan pembagian dividen dapat tertunda. Selain itu, pemegang saham yang memenuhi ketentuan juga dapat meminta Direksi untuk menyelenggarakan RUPS. Jika Direksi tidak menindaklanjuti permintaan tersebut, tersedia mekanisme bagi Dewan Komisaris dan, dalam kondisi tertentu, pemegang saham untuk meminta penyelenggaraan RUPS melalui pengadilan.