BKPM - OSS RBA
Urus PKKPR bisnis Anda tanpa ribet
Jasa pengurusan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) profesional untuk pelaku usaha, UMKM, dan perusahaan. Proses cepat, aman, dan sesuai regulasi tata ruang yang berlaku di Indonesia.
3-5 Hari*
Proses pengurusan
Tim Legal
Berpengalaman
100% Tanda Terima
Bukti pelaporan
Liputan Media EasyLegal
KEUNGGULAN KAMI
Mengapa Pilih EasyLegal?
Proses Cepat 3-5 Hari
PKKPR diproses dan diterbitkan dalam waktu 3-5 hari kerja setelah dokumen lengkap diserahkan.
Akurasi Tata Ruang
Data lokasi divalidasi ketat sesuai standar sistem tata ruang dan OSS untuk mencegah penolakan sistem.
Ditangani Tim Ahli
Tim legal kami berpengalaman menangani pengurusan PKKPR untuk ratusan lokasi dan berbagai sektor usaha.
100% Terima Beres
Kami urus seluruh proses pengajuan dari awal hingga PKKPR resmi terbit. Anda cukup fokus pada bisnis.
Jangkauan Nasional
Melayani Seluruh Indonesia
Semua biaya tertera di awal — termasuk jasa kami dan biaya pemerintah. Tidak ada add-on mendadak di tengah proses.
Legal Festival Special
Menangkan iPhone & Hadiah senilai Rp 12.000.000
Setiap pembuatan PT berkesempatan dapat iPhone
Transaksi Aman Via Marketplace
Masih ragu bertransaksi online? Tenang, layanan pendirian perusahaan, perizinan usaha, dan pendaftaran HAKI kami tersedia di marketplace (Shopee) dengan jaminan transaksi yang aman dan terpercaya.
PENAWARAN SPESIAL
Pilih Paket PKKPR Anda
Harga sudah termasuk konsultasi, pengurusan dokumen, dan pendampingan hingga PKKPR terbit. Tanpa biaya tersembunyi.
ALUR PROSES PEMBUATAN DOKUMEN
Alur pengurusan PKKPR di EasyLegal
Tim legal kami pegang seluruh tahapan. Anda cukup sampaikan kebutuhan, siapkan dokumen, dan terima hasilnya.
GESER UNTUK LIHAT SEMUA LANGKAH
TESTIMONIKata mereka yang sudah jalan
Kata mereka yang sudah jalan
duluan.
Dari UMKM kuliner sampai startup teknologi — semua percayakan urusan legalnya ke EasyLegal.
"Proses cepat, pelayanan ramah, dan harga transparan. Pendirian PT saya selesai dalam 10 hari!"
Ahmad Fauzi
CEO, PT Maju Sejahtera
Google
"Sangat terbantu dengan layanan EasyLegal. Merek dagang saya terdaftar dengan aman."
SR
Siti Rahma
Founder, Rumah Kreatif
Google
"Tim support yang responsif. NIB dan OSS saya selesai tanpa ribet sama sekali."
Budi Santoso
Direktur, CV Jaya Abadi
Google
"Proses cepat, pelayanan ramah, dan harga transparan. Pendirian PT saya selesai dalam 10 hari!"
Ahmad Fauzi
CEO, PT Maju Sejahtera
Google
"Sangat terbantu dengan layanan EasyLegal. Merek dagang saya terdaftar dengan aman."
SR
Siti Rahma
Founder, Rumah Kreatif
Google
"Tim support yang responsif. NIB dan OSS saya selesai tanpa ribet sama sekali."
Budi Santoso
Direktur, CV Jaya Abadi
Google
"Pendaftaran merek ternyata mudah kalau pakai EasyLegal. CS-nya sabar banget jelasin alurnya."
Linda Wijaya
Owner, Kedai Kopi Kita
Google
"Sertifikasi ISO perusahaan kami jadi lebih kredibel. Prosesnya profesional dan rapi."
HK
Hendra Kurniawan
Founder, Tech Start
Google
"Layanan korporatnya sangat membantu untuk pengurusan legalitas cabang di berbagai daerah."
Maya Sari
CEO, PT Global Logistics
Google
"Pendaftaran merek ternyata mudah kalau pakai EasyLegal. CS-nya sabar banget jelasin alurnya."
Linda Wijaya
Owner, Kedai Kopi Kita
Google
"Sertifikasi ISO perusahaan kami jadi lebih kredibel. Prosesnya profesional dan rapi."
HK
Hendra Kurniawan
Founder, Tech Start
Google
"Layanan korporatnya sangat membantu untuk pengurusan legalitas cabang di berbagai daerah."
Maya Sari
CEO, PT Global Logistics
Google
PENGERTIAN
Apa itu PKKPR?
PKKPR adalah dokumen konfirmasi dari pemerintah bahwa lokasi usaha Anda sesuai peruntukan dalam tata ruang wilayah. Menggantikan sistem Izin Lokasi lama, kini terintegrasi penuh dalam sistem OSS.
DASAR HUKUM PENGURUSAN PKKPR
PP No. 28 Tahun 2025
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi terbaru yang mengatur kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagai syarat wajib dalam ekosistem perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia.
Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021
Mengatur tata cara pengajuan, pemrosesan, dan penerbitan PKKPR oleh instansi berwenang, termasuk seluruh persyaratan teknis dan administratif yang wajib dipenuhi pemohon.
PP No. 21 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi teknis pelaksanaan PKKPR yang mengatur mekanisme konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi kesesuaian tata ruang secara menyeluruh.
PKKPR diatur oleh sejumlah regulasi yang menjadi landasan operasional perizinan tata ruang di Indonesia.
PENGERTIAN PKKPR
PKKPR adalah dokumen konfirmasi dari pemerintah bahwa lokasi usaha Anda sesuai peruntukan dalam tata ruang wilayah. Menggantikan sistem Izin Lokasi lama, kini terintegrasi penuh dalam sistem OSS.
KAPAN PKKPR DIPERLUKAN?
PKKPR wajib dimiliki sebelum memulai konstruksi, operasional, atau pengembangan usaha di lokasi manapun. Diterbitkan jika RDTR digital belum tersedia, atau lokasi memerlukan kajian tata ruang lebih lanjut oleh pemerintah daerah.
PERBEDAAN KKKPR VS PKKPR
KKKPR diterbitkan otomatis oleh sistem OSS apabila lokasi sudah tercantum dalam RDTR digital yang terintegrasi (lebih cepat). PKKPR diterbitkan jika RDTR digital belum tersedia dan memerlukan rapat koordinasi instansi (proses lebih panjang).
CAKUPAN LAYANAN EASYLEGAL
EasyLegal membantu seluruh proses pengurusan PKKPR dari konsultasi awal, pengumpulan dokumen, penerbitan NIB, submission melalui OSS-RBA, hingga dokumen terbit dan serah terima. Proses bisa dilakukan 100% online.
SIAPA YANG WAJIB MENGURUS PKKPR
Pelaku usaha yang memanfaatkan ruang untuk kegiatan bisnis
Secara umum, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan ruang untuk kegiatan bisnis diwajibkan memiliki PKKPR sebelum memulai operasional.
GESER UNTUK LIHAT SEMUA LANGKAH
MENGAPA PKKPR PENTING
Manfaat memiliki PKKPR vs risiko tanpa PKKPR
MANFAAT MEMILIKI PKKPR
- Usaha beroperasi legal & terlindungi penuh secara hukum
- Dapat melanjutkan proses NIB, izin usaha, dan izin operasional
- Membuka akses permodalan dari bank dan lembaga keuangan
- Terhindar dari sengketa lokasi dan konflik tata ruang
- Meningkatkan kredibilitas di mata mitra, klien, dan investor
- Syarat wajib untuk mengikuti tender & lelang pemerintah
- Proses ekspansi dan perpanjangan izin menjadi lebih mudah
- Perlindungan dari risiko penggusuran atau relokasi paksa
RISIKO TANPA PKKPR
- Usaha dianggap ilegal dan berisiko disegel kapan saja
- Tidak bisa mendapatkan NIB dan izin lanjutan apapun
- Sanksi administratif: denda, teguran, hingga pencabutan izin
- Bangunan dan fasilitas usaha dapat dibongkar paksa
- Ditolak saat mengajukan pinjaman atau pendanaan usaha
- Tidak dapat mengikuti tender atau kontrak pemerintah
- Rentan gugatan hukum dari pihak ketiga atau pemda
- Kerugian finansial masif akibat operasional terpaksa berhenti
FAQ
Pertanyaan yang sering ditanyakan.
Sebelum hubungi kami, mungkin jawabannya ada di sini.
KKKPR diterbitkan otomatis oleh sistem OSS apabila lokasi usaha sudah tercantum dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) digital yang terintegrasi. Prosesnya lebih cepat dan tidak perlu kajian tambahan. PKKPR diterbitkan jika RDTR digital belum tersedia, atau lokasi memerlukan kajian tata ruang lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Prosesnya lebih panjang dan melalui rapat koordinasi instansi.
Proses PKKPR di EasyLegal selama 3-5 hari kerja setelah melengkapi dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
Tidak. PKKPR diterbitkan per KBLI per lokasi. Jika Anda memiliki dua lokasi usaha berbeda, atau dua jenis usaha berbeda di lokasi yang sama, masing-masing memerlukan PKKPR tersendiri. Harga paket EasyLegal dihitung berdasarkan satuan ini.
Ya, sangat bisa dan justru sangat disarankan segera. Mengurus PKKPR retrospektif akan melegalkan operasional Anda yang sudah berjalan dan mencegah sanksi di masa mendatang. Tim EasyLegal berpengalaman menangani kasus seperti ini dan akan membantu prosesnya tanpa hambatan.
PKKPR dapat dicabut jika terjadi perubahan RTRW/RDTR yang membuat lokasi tidak lagi sesuai peruntukannya, atau jika pemohon terbukti memberikan data palsu. Pastikan seluruh informasi yang Anda ajukan akurat sesuai kondisi nyata di lapangan.
EasyLegal berkomitmen memproses PKKPR secara profesional sesuai ketentuan berlaku. Namun keputusan akhir penerbitan berada di tangan instansi pemerintah. Jika ada kendala dalam proses, tim kami akan segera berkomunikasi dan mencari solusi terbaik bersama Anda termasuk opsi revisi permohonan.
Mau urus PKKPR tanpa ribet?
Konsultasi gratis untuk cek syarat & tata ruang usaha Anda — tanpa komitmen.