PANDUAN LENGKAP LAPOR LKPM

Pengantar

LKPM Adalah laporan rutin ke Pemerintah tentang bagaimana usaha kita berjalan. Pemerintah ingin tahu, apakah modal yang ditanam benar-benar dipakai untuk kegiatan usaha dan apakah usahanya berkembang serta apa saja kendalanya. Laporan ini penting, karena dari situlah pemerintah bisa menilai apakah bisnis kita sehat dan sesui dengan undang-undang yang berlaku.

LKPM juga merupakan sarana komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah, berisi perkembangan realisasi penanaman modal sekaligus kendala yang dihadapi Pelaku Usaha di Lokasi kegiatan usahanya.

Pengertian

LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) adalah laporan wajib bagi pelaku usaha terkait realisasi Penanaman Modan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha. LKPM ini penting karena menjadi sarana komunikasi dengan pemerintah untuk mencari solusi atas hambatan bisnis sekaligus sebagai acuan dalam pengajuan fasilitas penanaman modal.

LKPM wajib dilaporkan secara online bagi semua pelaku usaha, kecuali usaha mikro dengan penanaman modal dibawah Rp. 1 Miliar seperti Perbankan, Lembaga Keuangan non Bank, Asuransi dan Perusahaan Bidang Usaha Hulu Migas. Perlu diingat, LKPM harus dilaporkan untuk seluruh KBLI yang tercantum dalam NIB tanpa terkecuali.

Dasar Hukum

Berikut adalah Dasar Hukum tentang LKPM: 1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal “Payung Hukum Penanaman Modal di Indonesia”. 2. Peraturan BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal) No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. “Dalam peraturan ini dijelaskan kewajiban pelaporan LKPM secara online melalui OSS-RBA, termasuk jadwal pelaporan dan sanksinya”.